Nusa Tenggara BaratTeritorial

Kunker Presiden RI Selama Dua Hari di NTB Berjalan Lancar, Aman dan Kondusif

GETNEWS – Dua hari Presiden RI (Republik Indonesia) melaksanakan kegiatan kunjungan kerja (kunker) di provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berjalan aman, lancar serta kondusif berkat kerjasama semua stakeholder terkait salah satunya Satuan Tugas Pengamanan (Satgaspam) yang dipimpin langsung oleh Komandan Korem 162/WB Kolonel Czi Lalu Rudy Irham Srigede, ST. M.Si., selaku Komandan Satgaspam VVIP diwilayah NTB.

Kunker Presiden RI Ir. H. Joko Widodo beserta rombongan selama dua hari di NTB tersebut, bertujuan untuk meninjau kesiapan penyelenggaraan event MotoGP pada bulan Maret 2022 sekaligus meresmikan Bendungan Bintang Bano di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) pada hari Jumat 14 Januari 2022.

Dalam hal itu, Danrem 162/WB menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh personel yang terlibat dalam pengamanan baik TNI, Polri, Dinas Perhubungan, Basarnas, BMKG serta Stakeholder terkait lainnya karena telah melaksanakan tugas dengan baik sesuai fungsi dan tanggung jawab masing-masing.

Sementara menurut Danrem 162/WB, bahwa semua unsur Satgas telah melaksanakan tugas secara maksimal sesuai Protap (prosedur tetap) pengamanan VVIP yang berlaku dengan memegang teguh disiplin dan rantai komando, serta saling berkoordinasi antar unsur pengamanan.

Karena itu, Ia mengungkapkan, seluruh rangkaian kegiatan Presiden Joko Widodo sejak kemarin dalam melaksanakan pengecekan kesiapan MotoGP sampai meresmikan Bendungan Bintang Bano berjalan aman, lancar dan kondusif.

“Alhamdulillah situasi kondusif dan terkendali, sehingga kegiatan Presiden RI dan rombongan selama dua hari ini di NTB sejak tiba sampai kembali ke Jakarta berjalan aman dan lancar. Hal itu berkat sinergitas, kerjasama dan peran kita semua di lapangan,” tukasnya.

Lebih lanjut Kolonel Czi Lalu Rudy Irham Srigede menjelaskan, mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya, merupakan salah satu tugas pokok TNI dalam operasi militer selain perang (OMSP). Hal ini diatur dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

“Mengingat tanggung jawab ini begitu besar, maka segala kemungkinan ancaman, gangguan, dan kesalahan harus diantisipasi semaksimal mungkin. Untuk itu, TNI selalu berkoordinasi dengan POLRI serta instansi terkait lain sesuai dengan kewenangan masing-masing,” paparnya.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button